EVALUASI WEWENANG KEPALA DESA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 STUDI DI DESA MESKOM KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Abstract

Desa merupakan Unit Pemerintahan Terendah yang memiliki hak Otonomi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, dipimpin oleh Kepala Desa yang mempunyai Fungsi,Tugas,Kewajiban dan Wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang. Wewenang atau Kewenangan merupakan hak untuk mewakili, bertindak atau untuk memerintah, Max Weber mengatakan dalam Ndraha : wewenang adalah kekuasaan yang sah, ada tiga macam tipe ideal wewenang, diantaranya ; Tradisional, Krismatik dan Rasional, dan sangat dibutuhkan untuk seorang Pemimpin.Cleeton dan Mason dalam Syafi’e mengatakan; Kepemimpinan menunjukan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.Cooley dalam Syafi’e mengatakan; Pimpinan itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecendrungan dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecendrungan yang memiliki titik pusat. Evaluasi adalah proses perbandingan antara Standart dengan Fakta dan analisis hasilnya.yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan Wewenang Kepala desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kendala-kendala yang dihadapai,dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif penulis berharap dapat mengetahui hasil dalam pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam penelitian ini; a) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Menetapkan Peraturan Desa; c) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan didesa Meskom Kecamatan Bengkalis disimpulkan bahwa wewenang Kepala Desa berjalan dengan “cukup baik” walaupun masih ada wewenang-wewenang Kepala desa yang belum optimal dilaksanakan hal ini terlihat dari hasil obsevasi, pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh saat melaksanakan penelitian.