ANALISIS KINERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI DALAM OPTIMALISASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
Keywords:
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan; Kinerja, Kuantitas, Kualitas, OptimalAbstract
Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh entitas masih belum sepenuhnya optimal baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan terutama pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai salah satu entitas yang mengelola dana APBN terbesar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI. Fokus analisis penelitian ini adalah kinerja dari sisi kuantitas dan kualitas karena masalah utama dari upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah belum dilaksanakannya seluruh rekomendasi serta belum sesuainya beberapa tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas, kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan Kemendikbudristek belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dari telah dilaksanakannya 100% rekomendasi untuk tahun 2018 dan 96,76% untuk tahun 2019. Sementara itu, dari sisi kualitas, tindak lanjut yang dilaksanakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa untuk tahun 2018, hanya 24,86% pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sesuai dengan rekomendasi dan 25,18% untuk tahun 2019. Beberapa kendala yang teridentifikasi sebagai penyebab belum optimalnya kualitas kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan ini diantaranya adalah terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi yang berdampak pada perubahan personil penanggungjawab kegiatan pada masa tertentu, action plan, belum dijadikan acuan dalam pelaksanaan tindak lanjut, Kurangnya sosialisasi atau penerapan SIPTL, kurangnya koordinasi antar satuan kerja, sulitnya menelusuri dokumen dan personil yang terlibat dalam permasalahan serta pengembalian kerugian negara yang belum didukung oleh adanya majelis TPKN.References
Agusti, A. F. 2014. Faktor Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Kementerian/Lembaga. Tesis Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2020
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 2020
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 2019
Bessire, D. (2005). Transparency: a two-way mirror? International Journal of Social Economics, 32(5): 424-438.
Broadbent, J., & Guthrie, J. (2008). Public sector to public services: 20 years of “contextual” accounting research. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Bruns, H.J. (2014), “Accounting change and value creation in public services—do relational archetypes make a difference in improving public service performance?”, Critical Perspectives on Accounting, Vol. 25 Nos 4-5, pp. 339-367
Connolly, C., & Hyndman, N. (2006). The actual implementation of accruals accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
Cox, J. C., Isacc, R. M., Cech, P. A., & Conn, D. (1996). Moral hazard and adverse selection in procurement contracting. Games and Economic Behavior, 17(2), 147-176
Della Porta, D., & Vannucci, A. (1997). The resources of corruption: some reflections from the Italian case. Crime, Law and Social Change, 27(3-4), 231-254
Dwi Haryadi, A. (2010). Pengaruh reviu inspektorat dan nilai temuan pemeriksaan terhadap opini audit BPK. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 5(2), 10-21.
Eisenhardt, K. M. (1989). Making fast strategic decisions in high-velocity environments. Academy of Management journal, 32(3), 543-576
Faure-Grimaud, A., Laffont, J. J., & Martimort, D. (2001). Transaction costs of collusion and organizational design. Available at SSRN 279523
Ferris, J. M., & Graddy, E. A. (1998). A contractual framework for new public management theory. International Public Management Journal, 1(2), 225-240.
Finkle, A. (2005). Relying on information acquired by a principal. International Journal of Industrial Organization, 23(4): 263-278
Graycar, A. (2015), “Corruption: classification and analysis”, Policy and Society, Vol. 34 No. 2, pp. 87-96.
Halim, Abdul dan Syukry Abdullah. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1)
Hall J.H. (1998) Agency Problem, Agency Cost and proposed solution thereto: A south African perspective. Meditary Accountancy Research. Vol 6. 1998. 145-161
Ilyas, Yaslis. Kinerja, teori, Penilaian, dan Penelitian. Jakarta : Pusat Kajian ekonomi Kesehatan FKM UI, Jakarta 2002.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.
Liu Jin, Bin Lin, 2012, Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China’s provincial panel data, China Journal of Accounting Research
Mangkunegara, Prawira, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
Marinescu, D., & Marin, D. (2011). Adverse Selection Models with Three States of Nature. Theoretical and Applied Economics, 2(2), 33
McCue, C. & Prier, E. (2008). Using Agency Theory to Model Cooperative Public Purchasing, Advancing Public Procurement: Experiences, Innovation and Knowledge Sharing, Boca Raton, FL, USA: PrAcademics Press
Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Jakarta : Rineka Cipta
Rakhman, F. (2019), “Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector”, Asian Review of Accounting, Vol. 27 No. 2, pp. 162-176, doi: 10.1108/ARA-01- 2018-0020.
Riharjo, I. B., & Isnadi, I. (2010). Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam Penyusunan APBD. Ekuitas. Vo. 14. No. 3. September 2010
Rivai, Basri, 2014, Penilaian Prestasi Kerja Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Ganudra Pustaka Utam
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kualitas sumber daya manusia terhadap opini audit melalui tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian/lembaga. Simposium Nasional Akuntansi XVIII.
Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan, Bandung: Alfabeta
Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung
Setyaningrum, D. 2015. Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Disertasi FE UI. Depok
Silalahi, Uber. 2016. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Streim, Hannes (1994). Agency Problem in Legal Political System and Supreme Auditing Institutions. European Journal of Law and economics, 1 : 177 – 191.
Tresnawati, F., & Apandi, R. N. N. (2016) Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 8(1), 13-24.
